Sulbar Express

Lebih Cerdar Lebih Bijak

Kerjasama Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaaan, BPJS Teken MoU dengan Kejaksaan

23 Januari 2019 22:47 WITA.

 

foto: Andi Safrin
BANGUN KERJASAMA. Usai menandatangani, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulbar Imam M Amin bersama Kepala Kejaksaan Negeri Matra Imanuel Rudi Pailang masing-masing menunjukkan MoU kerjasama tentang penegakan hukum dan tata usaha negara, di aula Assamalewuang kantor Kajari Matra, Rabu 23 Januari 2019.

PASANGKAYU, SULBAREXPRESS.COM – Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan KCP Mamuju Utara melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Mamuju Utara sebagai upaya memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja.

Proses penandatanganan MoU tentang penegakan hukum perdata dan tata usaha negara antara intansi tersebut dilakukan lansung Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulbar Imam M Amin dan Kepala Kejaksaan Matra Imanuel Rudi Pailang, di aula Assamalewuang Kajari Matra, Rabu 23 Januari.

Kepala BPJS ketenagakerjaan Sulbar Imam M Amin mengatakan, dengan nota kesepahaman ini kejaksaan memiliki kontribusi terhadap proses penyelanggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Pasangkayu.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejari dalam menyelesaikan persoalan hukum khususnya perdata dan tata usaha negara yang dihadapai BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Selain itu, MoU ini diharapkan memberikan ruang kerjasama Kejaksaan bisa melakukan kontrol terhadap perusahaan yang masih bandel dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun yang nunggak iuran.

Pada kesempatan yang sama, Kajari Matra Imanuel Rudi Pailang berterimakasih atas kepercayaan yang kembali didiberikan, MoU ini sudah lama terjalin dan saat ini dilakukan perpanjangan kerjasama.

Ia menyatakan siap bekerja sama dalam mengawal perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peran yang dimiliki kejaksaan itu sendiri, yakni bidang perdata dan tata usaha.

“Bagaimanapun juga lembaga BPJS Ketenagakerjaan ini yang khusus mengurusi jaminan sosial merupakan salah satu lembaga yang bertanggungjawab lansung ke presiden. Kami harapkan perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan segera mendaftar agar terhindar dari sanksi hukum yang berlaku apabila masih tidak patuh akan ditangani kejaksaan,” ujarnya.

Dengan adanya MoU ini katanya, Kejari bisa memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat kuasa khusus. (ndi/sol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *