Sulbar Express

Lebih Cerdar Lebih Bijak

Utang BPJS Ke Rumah Sakit, Dewan Minta Pelayanan Medis Tetap Jalan

22 Januari 2019 15:24 WITA.
Direktur RSUD Polewali dr. Syamsiah

SULBAR EXPRESS.COM, POLEWALI – Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar minta agar utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Polewali di rumah sakit tidak berdampak pada pelayanan medis ke masyarakat.

Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Polman Abu Bakar Kadir saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan BPJS kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, Asisten I Pemkab Polman Sakinah, para dokter ahli RSUD Polewali dan tiga anggota Komisi IV yakni Jasman, Hamzah Syamsuddin dan Syarifuddin.

Ketua Komisi IV DPRD Polman Abu Bakar Kadir meminta penjelasan yang telah ditempuh RSUD dengan mengeluarkan surat himbauan rujuk balik pasien dimana dalam isi surat tersebut RSUD tidak menyiapkan lagi kebutuhan obat pasien kronis lantaran BPJS dinilai kerap kali membayar klaim, bahkan karena kondisi krisis keuangan pasien diminta hanya sekali dalam sebulan ke RSUD, Begitupun kepada pihak BPJS yang bekerjasama dengan apotek di Kabupaten Pinrang, Sulsel, untuk melayani kebutuhan obat-obatan masyarakat peserta BPJS.

“selaku pimpinan komisi saya berharap surat himbauan ini dikaji kembali agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat dan jangan sampai karena utang BPJS masyarakat jadi korban,” kata Abu Bakar.

Ia juga berharap supaya setiap surat himbauan yang menyangkut tentang kepentingan masyarakat banyak, pihak RSUD harus melakukan tembusan.

“Rumah sakit harus mengganti surat tersebut karena dianggap cacat administrasi,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Direktur RSUD Polewali dr. Syamsiah mengakui adanya kekeliruan karena tidak melakukan tembusan kepada DPRD Polman, namun jauh hari sebelumnya yakni tanggal 29 Desember tahun lalu ia sudah memenuhi persyaratan kepada Asisten dan Sekertaris Daerah terkait dengan kebijakan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa penanganan rujuk balik sebenarnya merupakan tanggung jawab BPJS untuk menyiapkan apotek atau menunjuk Puskesmas tertentu karena rumah sakit tidak boleh bertindak sebagai apotek pasien rujuk balik (PRB).

“Ini sudah enam tahun kita bermitra dengan BPJS, saya yang berhutang ke pihak ketiga kalau habis obat di E-catalog meskipun itu di pihak ketiga lebih diatas sedikit harganya ditambah lagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) setiap mengeluarkan uang mesti bayar PPH,” ucap Syamsiah.

Syamsiah juga menyampaikan selama ini pihaknya selalu menerapkan istilah 723 yakni tujuh hari tanggungjawab rumah sakit dan 23 hari tanggungjawab BPJS, lantaran betapa inginnya RSUD melayani masyarakat.

“Kesepakatan interen 23 hari dipotong menjadi setiap tujuh hari betapa maunya kami mau melayani tapi kita tidak tahu apakah itu kami dibayar BPJS atau tidak,” ungkap Syamsiah.

Menanggapi hal ini, perwakilan BPJS Polman, Hasan mengakui BPJS kelabakan atas surat himbauan tentang rujuk balik yang dikeluarkan oleh RSUD pertanggal 15 Januari.

“Sebagai laporan hal-hal yang kami lakukan untuk masalah obat ini pertama kami mapping obat-obatan ini di dua tempat yakni di Majene dan di Pinrang, karena apotek Majene hanya menyiapkan dua obat yakni diabetes dan hipertensi,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Hasan apotek Kimia Farma Pinrang yang dijajaki kerjasama juga punya keterbatasan untuk obat-obatan syaraf dan jiwa. Sehingga bagi pasien yang tidak mau menunggu terpaksa harus datang langsung ke Majene dan Pinrang untuk mengambil obat, bahkan pasien yang tidak memiliki uang jalan pihak BPJS mengambil inisiatif mengumpulkan resi obatnya kemudian kantor BPJS bertindak sebagai apotek.

“Masyarakat agar tidak khawatir karena JKN merupakan program nasional pemerintah dan saat ini BPJS menunggu dana talangan apabila sudah disetujui oleh Presiden dan Menteri Keuangan,” jelas Hasan.

Selain itu, Dokter Ahli RSUD Polman dr. Suhrawarni menuturkan kesepakatan dengan BPJS dilayani satu minggu dan tiga minggunya itu dilayani oleh apotek PRB yang ditunjuk tapi banyak pasien yang kembali menyampaikan obat itu tidak tersedia di Puskesmas dan apotek PRB.

“Kami tetap melayani dan memberikan pelayanan dengan memberikan dua resep satu untuk satu minggu dan 23 hari kemudian dalam satu bulan terakhir ini kami tetap lakukan pelayanan seperti biasa dan menurut saya ini tidak mendadak,” ujar dr.Suhrawarni.

Terpisah, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar sangat menyayangkan langkah yang diambil oleh BPJS kesehatan terkait masyarakat harus mengambil obat ke apotek Pinrang dan Majene karena dinilai memberatkan biaya transport masyarakat.

“Jika BPJS sudah tidak mampu lagi, lebih baik saya sendiri yang tangani masyarakat saya dan jika masih menunggak terus saya juga akan menyetop pembayaran sama BPJS, lebih baik kembali seperti dulu,” tandasnya.(ali/hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *