Sulbar Express

Lebih Cerdar Lebih Bijak

Lambat Bayar Klaim, RSUD Tolak Usulan BPJS

22 Januari 2019 15:24 WITA.
Komisi IV DPRD Polman RDP bahas utang BPJS kesehatan

SULBAREXPRESS.COM, POLEWALI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, Tolak permintaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan terkait program Supply Chain Financing (SCF) untuk menanggulangi persoalan dalam hal pembiayaan tagihan fasilitas kesehatan (Faskes) mitra BPJS Kesehatan. Senin 21 Januari.

Program SCF yang dimaksudkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Polewali yakni program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan kepada rumah sakit atau Faskes mitra BPJS kesehatan.

Kepala Cabang Polewali Harie Wibhawa mengatakan fasilitas ini diberikan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambil alihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

“Kami ada program namanya suply chain financing bekerja sama dengan bank untuk dana talangan, pada saat kami mengalami keterlambatan rumah sakit bekerjasama dengan Bank yang memberikan dana talangan dengan jaminan berita acara yang sudah ditandatangani sebelumnya,” kata Harie.

Ia menambahkan dengan kerjasama tersebut rumah sakit tidak hanya menunggu pembayaran dari BPJS tapi dapat terbantu dari dana talangan oleh Bank ketika BPJS terlambat bayar klaim dan ini sudah banyak rumah sakit yang lakukan. Dirinya juga sampaikan bahwa tidak ada kerugian dalam program SCF karena besar denda yang harus dibayar lebih besar dibanding dengan bunga bank.

“Cuma 9 persen pertahun atau 0,8 persen perbulan, dibanding membayar denda keterlambatan ke rumah sakit sebesar satu persen perbulan,” tambahnya.

Sedangkan, Direktur RSUD Polewali dr. Syamsiah mengungkapkan pihaknya tidak menyetujui terkait usulan pinjaman dana talangan SCF ke Bank saat BPJS terlambat membayar, karena rumah sakit mesti membayar bunga bank sementara, padahal bisa saja tidak berhutang apabila BPJS tepat waktu membayar klaim yang diajukan.

“Ini BPJS dia yang berhutang kok malah kita yang disuruh meminjam ke Bank, apalagi terkait dengan itu belum ada aturannya,” ucap Syamsiah.

Syamsiah juga menyampaikan saat ini pihaknya tengah membahas persoalan yang membelit RSUD bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Polman Sukirman Saleh, dalam diskusi tersebut terungkap banyak rumah sakit yang bermasalah dengan denda satu persen dan bunga dari bank 0,9 persen.

“Saat rapat pak Sukirman bertindak sebagai moderator saya sampaikan terkait usulan pinjaman tersebut dan saya harus rapat dulu dengan para dokter ahli yang dalam uang pinjaman itu ada jasanya dokter ahli, jadi kita rapat dulu apakah mereka setuju atau tidak,” ungkap Syamsiah.

Sementara itu, lanjut Syamsiah berdasarkan hasil rapat dengan para dokter ahli RSUD, mayoritas dari mereka menolak usulan pinjaman program SCF yang ditawarkan BPJS karena tidak ada jaminan ketika suatu waktu terjadi masalah dalam program SCF.

“Pinjaman ke Bank juga dinilai riba oleh mereka (haram dalam hukum islam),” tandasnya.(ali/hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *