Sulbar Express

Lebih Cerdar Lebih Bijak

Raker Ombudsman Tahun 2019, Target Peningkatan Kepercayaan Publik

21 Januari 2019 17:30 WITA.

Kepala Ombudman Sulbar Lukman Umar saat memberikan arahan.

SULBAREXPRESS.COM, MAMUJU– Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, kembali melakukan rapat kerja ke – V tahun 2019, Melalui raker ini mendorong optimalisasi tupoksi Ombudsman Sulawesi barat untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Rapat kerja yang dilaksanakan Jumat (18/01/19) diikuti oleh semua Tim Ombudsman RI Sulbar diantaranya, Tim Resmon, Tim Pencegahan, Tim PVL, Tim Penyelesaian Laporan, Humas & PPID serta Kesektariatan.

Sambutan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar menyampaikan harapannya pada momentum  rapat kerja  tahun ini semoga membawa perubahan fundamental bagi Ombudsman RI Sulbar secara kelembagaan dan SDM Ombudsman RI perwakilan Sulbar.

Selain itu Lukman Umar juga mengulas perjalanan 5 (lima) tahun Ombudsman di Sulawesi barat, yang hadir  pertama kalinya menjalankan pengawasan pelayanan publik di tanah mandar dengan anggaran 10 juta rupiah. “saya kira sangat jauh jika dibandingkan dengan lembaga negara lainnya yang setara, meski demikian tidak menjadi penghalang bahkan kami mampu berbuat dengan kondisi serba terbatas tim tetap bisa memaksimalkan kinerja sebagaimana program kerja yang telah direncanakan,” Jelas Lukman

Lukman juga menuturkan berjalan lima tahun keberadaan Ombudsman di daerah ini, perlahan mulai menampakkan perubahan signifikan bahkan SDM  juga mulai bertambah dan semakin menunjukkan kualitasnya.

Melalui rapat kerja kelima ini akan menjadi pemantik semangat bagi Insan Ombudsman RI Sulbar membangun sinergi dengan semua pihak guna mengoptimalkan tupoksi Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik dengan harapan dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang lahir atas dasar UU 37/2008 ini.

Selain menguatkan fungsi pencegahan maladministrasi tim Ombudsman juga akan terus memaksimalkan program Mystery shoping pelayanan publik untuk memantau unit layanan publik. Sehingga potensi tindakan maladministrasi berupa Pungli dan penyalagunaan wewenang dapat diminimalisir. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *