Sulbar Express

Lebih Cerdar Lebih Bijak

Harus Ada SPTJM, Peluang Honorer K2 Jadi PPPK Makin Kecil

21 Januari 2019 17:58 WITA.
Ilustrasi

SULBAREXPRESS.COM, JAKARTA – Peluang honorer K2(kategori dua) menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) makin kecil saja. Setelah pembatasan rekrutmen PPPK dibatasi untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, kini ada ketentuan syarat  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala daerah.

SPTJM itu merupakan bukti komitmen pemerintah daerah menyediakan anggaran bagi pengangkatan honorer K1/K2 menjadi PPPK.

“Kok semua angaran dibebankan ke daerah untuk PPPK. Kami benar-benar kecewa dengan pemerintah. Mana janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin bahwa honorer K2 digaji setara PNS bila mau jadi PPPK,” kata Said Amir, koordinator wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara, Minggu 20 Januari.

Dia menilai, kebijakan tersebut dipaksakan pemerintah. Jika bupati/walikota tidak menyediakan aggaran, maka tidak bisa melakukan perekrutan PPPK.

“Katanya sudah dihitung anggaran pengangkatan honorer K1/K2 jadi PPPK, kenapa jadi begini? Ini kebijakan aneh yang dibuat pemerintah pusat untuk skema PPPK,” ucapnya.

Bila dibebankan ke pusat, lanjut Said, sudah pasti banyak honorer K2 yang gagal jadi PPPK. Meski begitu dia berharap semoga gaji PPPK dari honorer K1/K2 sumbernya dari APBN.

Kalau memang dibebankan ke daerah, mestinya pusat tidak membatasi formasi jabatan honorer K2 yang diangkat.

“Kalau gaji PPPK dari K2 dibayar daerah, ya pusat jangan batasi formasinya. Bukan hanya guru, tenaga kesehatan dan penyuluh dong. Tenaga teknis lainnya juga diangkat biar berkeadilan,” tandasnya.

Protes Keras
Kewajiban kepala daerah menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam pengusulan rekrutmen PPPK (pegawai pemerintahdengan perjanjian kerja) dari honorer K1 maupun K2 menuai protes.

Protes keras disuarakan Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih. Menurut dia kebijakan tersebut sama saja dengan menyingkirkan honorer K2.

“Ini benar-benar tidak masuk akal. Rupanya PPPK akan dibuat rumit lagi karena pasti banyak kada yang menolak dengan alasan tidak punya anggaran,” ujar Titi, kemarin.

Aturan baru ini, lanjut Titi semakin membingungkan honorer K2. Di satu sisi pemerintah koar-koar mengatakan, PPPK solusi mengatasi masalah honorer K2 tua (di atas 35 tahun). Sisi lain, syaratnya makin dipersulit.

“Kalau syaratnya harus ada anggaran APBD, sedangkan daerah minim APBD-nya, apa yang mau diterima. PHP (pemberi harapan palsu) lagi, PHP lagi,” ketus Titi.

Dia menambahkan, dengan aturan SPTJM, berarti PPPK dari honorer K1/K2 tetap jadi tanggung jawab mutlak kepala daerah. Dan ini salah satu cara pemerintah mau buang honorer K2 pelan-pelan. Alasannya nanti tidak ada anggaran lagi.

“Berarti gembar gembor formasi PPPK untuk guru K2 sebanyak 157 ribu kalau anggaranya ada. Bagi daerah yang mampu bisa rekrut banyak. Yang tidak mampu ya enggak bisa rekrut alias tidak merata. Ini kebijakan yang merugikan honorer K2,” ucapnya.

Lebih jauh Titi menjelaskan, PPPK sepaket dengan PNS. Keduanya berstatus aparatur sipil negara (ASN). Namun kenapa alokasi anggarannya berbeda.

Jadi pertanyaan besar,,kenapa hanya untuk perekrutan K1/K2 yang dibenturkan dengan anggaran APBD. Penilaian Titi, ini kelihatan mau lempar batu sembunyi tangan.

Pemerintah pusat buat aturan, kemudian dilempar ke daerah. Kalau daerah tidak mampu, pemerintah akan bilang, ini sesuai tata aturan. Yang tidak mampu ya tidak bisa diproses.

“Gampang amat ngomongnya, tidak ada perikemanusiaan sama sekali. Sama sekali tidak menghargai peraturan. Ini tidak bisa dibiarkan, rupanya pemerintah benar-benar mau singkirkan sisa K2,” pungkasnya.

Guru honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) kependidikan akan mengajukan gugatan judicial review terhadap UU ASN (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara) ke Mahkamah Konsitusi atau MK.

Gugatan guru tidak tetap (GTT)/PTT ini rencananya didaftarkan ke MK pada pekan depan.
Selain itu, mereka juga menggugat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Mahkamah Agung (MA).

Pengacara guru honorer Andi Muhammad Asrun mengungkapkan, gugatan ini sebagai bentuk protes GTT/PTT yang menolak PPPK.

PPPK dinilai bentuk perbudakan modern dan tidak pantas disematkan kepada guru yang notabene adalah jabatan profesi.

“Kami menolak itu dan meminta majelis hakim konstitusi meninjau kembali UU ASN khususnya pasal 94 yang mengatur tentang PPPK,” kata Asrun kepada JPNN, Sabtu (19/1).

Dia menambahkan, pihaknya tidak memermasalahkan PPPK. Namun, sangat tidak wajar jika guru dijadikan pegawai kontrak. Asrun yang juga sekretaris advokasi PB PGRI ini menilai, guru sifatnya berkelanjutan. Tidak ada istilah guru dikontrak.

“Kalau guru dikontrak, bagaimana mutu pendidikan bisa bagus. Saya tidak mengerti dengan arah kebijakan pemerintah,” kritiknya.

Dosen hukum di Universitas Indonesia ini mengungkapkan, gugatan ini diajukan GTT/PTT Jawa Tengah (Kebumen, Cilacap) dan Jawa Timur (Blitar, Trenggelek, Madiun).

Selain itu, mereka juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap presiden, Mendikbud, MenPAN-RB dan Menteri Keuangan serta gugatan ganti rugi Rp 100 juta kepada para penggugat (guru honorer GTT dan PTT) di PN Jakarta Selatan. (jpnn/sol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *