Sulbar Express

Lebih Cerdar Lebih Bijak

175 Ribu Tahanan Belum Terdata

21 Januari 2019 17:52 WITA.
Infografis

SULBAREXPRESS.COM, JAKARTA – Tidak hanya produksi dan distribusi logistik Pemilu 2019 yang bisa menjadi problem bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), rendahnya angka perekaman kartu tanda penduduk elektronik elektronik (e-KTP) diyakini menjadi biang masalah baru. Terutama di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Data Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyebut narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 255.051 orang. Terdiri atas 70.862 tahanan dan 184.909 narapidana (lihat grafis). Mayoritas belum terdata dalam DPT.

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum-HAM Sri Puguh Budi Utami berharap, pergerakan perekaman e-KTP harus digencarkan. Mengingat waktu yang semakin sempit. “Kita ingin percepatan sehingga 17 April nanti, semua narapidana dan tahanan bisa menggunakan hak pilih,” terangnya, Minggu (20/1).
Jika progres perekaman bisa diselesaikan pada awal Februari tentu kondisi ini lebih efektif.

“Dirjen Pemasyarakatan pasti memberikan ruang, dan mempermudah bagi Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam melaksanakan fungsinya. Kita siapkan ruangan data dan pendukung lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dispendukcapil) di seluruh Indonesia sudah bergerak secara serentak ke lapas-lapas.
“Kalau di Jakarta, secara simbolisasi berlangsung di di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Nanti kita up date kembali data yang sudah masuk. Harapannya segera tuntas,” terangnya.

Kemendagri, lanjut dia menjamin hak konstitusional warga binaan. Apalagi, perekaman menjadi syarat mendapat hak pilih. Manfaat lainnya, perekaman data yang dilakukan bertujuan penertiban.
“Sebab, banyak narapidana dan tahanan yang belum tertib administrasi,” imbuhnya.

Terpisah Ketua KPU Arief Budiman menambahkan, narapidana atau tahanan yang belum terdata dalam DPT tidak perlu khawatir. Sebab, masih ada mekanisme daftar pemilih khusus (DPK).
“Nah nanti, warga di tempat-tempat tertentu seperti di lapas ini. Tentu, ada mekanisme daftar pemilih tambahan,” ujarnya.

Arief juga menjelaskan, di setiap lapas yang memenuhi syarat jumlah pemilih, akan didirikan tempat pemungutan suara (TPS). Sementara itu, untuk lapas atau rutan dengan penghuni sedikit, misalnya hanya 1030 tahanan, warga binaan bisa diikutsertakan di TPS sekitar.

Terkait dapil, sambung Arief, kondisi itu bergantung alamat tempat tinggal yang terdaftar. Jika warga Jakarta dan tinggal di lapas Jakarta, yang bersangkutan dapat surat suara untuk dapil DKI Jakarta.

“Kalau tidak, mereka hanya mendapat surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden,” timpalnya.
Nah terkait logistik dan distribusi surat suara, ia memasmemastikan produksi logistik dan distribusi akan selesai dalam 60 hari. Untuk produksi, akan bagi dalam beberapa tahap. Yang paling difokuskan adalah pencetakan surat suara.

Produksi dilakukan di tiga tempat, yakni Jakarta, Makasar, dan Jawa Timur. KPU juga memastikan akan mengawasi secara detail proses pencetakan surat suara tersebut. Mulai dari jenis kertas, ketebalan kertas, kualitas foto, sampai warna yang harus seragam.

“Kami juga sudah meminta bantuan kepada polisi untuk memastikan pencetakan surat suara berjalan dengan baik. Selain itu, KPU akan menempatkan orang untuk memeriksa surat suara yang telah dicetak,” terangnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, jika ada lima surat suara yang akan dicetak. Yakni kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD, biru untuk DPRD provinsi, dan hijau untuk DPRD kabupaten/kota. Dan yang paling ditunggu adalah warna abu-abu, untuk surat suara presiden dan wakil presiden.

Pemilihan warna tersebut sesuai dengan ketetapan KPU tentang desain surat suara dan desain alat bantu untuk pemilih tunanetra. Memproduksi logistik pemilu ini berbeda dengan memproduksi barang-barang untuk kepentingan yang lain. kalau barang-barang lain diproduksi dijual selesai. Tetapi untuk pemilu itu diatur detail dan rinci oleh undang undang, bebernya di Kantor KPU.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi memaparkan, surat suara untuk presiden dan wakil presiden berwarna abu-abu dengan ukuran 22×31 cm dengan jenis kertas HVS seberat 80 gram. Ada juga untuk DPR RI, berwana kuning berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 51×82 cm. Tidak dilengkapi foto.

Sedangkan untuk DPD RI, ada Sembilan kategori ukuran, tergantung wilayahnya. Jenis kertas masih sama, HVS dengan berat 80 gram dan dilengkapi foto calon anggota DPD. Untuk DPRD Provinsi berwarna biru dengan ukuran 51×82 cm.

Tidak ada foto calon anggota DPRD provinsi. Dan yang terakhir adalah DPRD kabupaten/kota berwana hijau. Dengan ukuran 51×82 cm juga tidak dilengkapi foto.

“Jumlah produksi harus sesuai, karena jika berlebihan ada pidananya. Harus dengan jumlah yang ditentukan. Makanya kami pantau secara intens, terang Pramono.(fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *