Sulbar Express

Lebih Cerdar Lebih Bijak

Oknum Caleg Terlibat Penipuan CPNS, KPU Tunggu Keputusan Pengadilan

20 Januari 2019 18:05 WITA.
Ilustrasi Tersangka

SULBAREXPRESS.COM, MAMUJU – Kasus penipuan penerimaan CPNS Kanwil Kemenkumham Sulbar masih terus bergulir. Untuk sementara Polda sudah menetapkan satu tersangka.

Secara resmi Polda Sulbar menetapkan Irmawati sebagai tersangka kasus penipuan CPNS Kanwil Kemenkumham Sulbar. Belakangan yang bersangkutan diketahui merupakan calon anggota DPRD Provinsi Sulbar dari PDIP, dapil Sulbar 3.

Komisioner KPU Sulbar Bidang Pencalonan, Said Usman Umar mengatakan caleg yang sudah masuk di DCT apabila ditemukan bermasalah, maka KPU akan memastikan terlebih dahulu penyebabnya.

“Kalau terkait kasus penipuan CPNS melibatkan caleg yang sudah ada di DCT. Kita akan pastikan dulu apakah keputusannya sudah inkrah di pengadilan, baru kita tindaklanjuti,” kata Said, kemarin.

Ia menambahkan jika keputusan pengadilan sudah inkrah dalam artian oknum caleg tersebut terbukti bersalah. Maka pihaknya akan pengumumankan ke publik.

“Kita prosesnya melalui parpolnya, karena kita hanya bisa komunikasi dengan parpolnya,” tambahnya.

Said juga menyampaikan dengan adanya putusan inkrah dan caleg tersebut sudah ada namanya dalam surat suara. Maka pihaknya akan melakukan pengumumkan ke publik bahwa caleg yang bersangkutan TMS.

“Ini kan sekarang proses cetak surat suara. Jadi kalau sudah inkrah maka kita akan umumkan ke publik caleg tersebut TMS dan tidak bisa dicoblos,” ungkap Said.

Kabid HAM Kemenkumham Sulbar Munir mengungkapkan pihaknya meneyerahkan proses hukumnya kepada Kepolisian agar bisa terungkap dengan tuntas.

“Yang jelas Kakanwil sudah menyerahkan semua proses hukumnya kepada Polda Sulbar agar dapat diungkap dan diselesaikan secara tuntas,” ujar Munir.

Sementara itu, lanjut Munir, komitmen Komenkumham Sulbar untuk mendorong kasus tersebut agar bisa diselesaikan dan pihaknya akan membuka diri jika ada yang dibutuhkan pihak penegak hukum.

“Tentu kita terbuka agar semua prosesnya transfaran dan tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai hasil kesepekatan rapat koordinasi Komisi I DPRD provinsi,” tandasnya. (hab/sol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *